Pasca pilpres dimenangkan oleh Jokowi-JK dengan perolehan yang terbilang tipis, harus diakui kondisi perekonomian dan banyak bidang lainnya mengalami penurunan. Aneka janji yang diucapkan oleh Jokowi sendiri selaku capres ketika itu, atau para pendukung Jokowi, belum banyak terelasir sampai saat ini. Ambil contoh sederhana, saat Jokowi kampanye di suatu daerah, kemudian bertemu dan ngobrol dengan salah seorang tukang ojek, Jokowi berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Faktanya, selepas menjabat sebagai presiden RO, hal pertama yang dilakukan oleh Jokowi adalah menaikkan harga BBM. Hal itu menjadi kian dramatis, ketika kenaikan harga BBM itu terjadi di tengah turunnya harga minyak dunia.
Hal itu menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Pendukung Jokowi serta merta mendukung kebijakan itu, dengan berbagai alasan. Seperti PDIP yang menggunakan alasan klasik bahwa subsidi tidak tepat sasaran dan sebagainya. Padahal, ketika SBY berkuasa sebagai presiden, dan hendak menaikkan harga BBM, PDIP adalah partai yang paling pertama dan terakhir menolak kebijakan itu. Bahkan terakhir, PDIP mengeluarkan buku putih yang ditujukan kepada pemerintah, yang berisi anek hitung-hitungan untuk menjaga agar negara tidak defisit. Sehingga, BBM bersubsidi tetap berjalan sebagaimana adanya, namun tidak banyak merugikan pemerintah. Konon, tatkala PDIP menjadi the ruling party, buku putih itu mendadak hilang.
Ketika masa pilpres, salah seorang pejabat senior bank dunia dengan lantang mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi presiden, harga kurs rupiah akan naik dan sampai pada angka Rp. 10.000 per USD. Hal ini, bertentangan dengan fakta dan kenyataan saat ini. Harga rupiah terus anjolk, hingga menyentuh angka Rp. 13.250 tempo hari. Pemerintah beralasan, bahwa hal itu terjadi hampir serentak di banyak negara. Harga dollar menguat di banyak negara seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia.
Ditambah lagi, blusukannya Jokowi ke negeri Tirai Bambu untuk mencari investor guna membiayai pembangunan nasional. Padahal, dalam banyak janjinya, Jokowi berjanji untuk memprioritaskan para pengusaha lokal untuk urusan pembangunan infrastruktur. Hal itu menambah kekecewaan para pengusaha pribumi yang tadinya berharap dilibatkan dalam pembangunan nasional di era Jokowi. Apalagi kalau bicara soal mobnas, seakan hal itu sudah terlupakan di benak rakyat Indonesia. Bahkan belakangan, Jokowi bersama AM. Hendropriyono pergi ke Malaysia dan menandatangani kerjasama dengan Proton.Apakah Proton akan dijadikan sebagai proyek mobil nasioanal, wallahu a'lam.
Memang, baru ada satu tahuh terhitung sampai hari ini Jokowi berkuasa. Masih ada sekitar 4,5 tahun lagi Jokowi berkuasa. Dan reputasinya benar-benar dipertaruhkan saat ini. Apakah memang ia adalah sosok yang jujur, sederhana dan merakyat sebagaimana yang digembar-gemborkan ketika kampanye dulu. Ataukah itu hanya sebagai label jualan saja, semua orang akan tahu.
Satu hal yang pasti, Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, yang wajib kita dukung dan doakan agar amanah dalam mengemban jabatan. Sejatinya ia bukanlah Petugas Partai. Setelah menjadi Presiden RI, Jokowi bukanlah anak buah partai, sekalipun ia berasal dari partai. Tugasnya adalah menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh kader partai.
Apapun dan bagaimanpun Jokowi dulu dan berasal, semoga ia menjadi Presiden yang bisa menghantarkan rakyatnya menujur kesejahteraan sebagaimana amanah dalam UU. Satu-satunya yang bisa dilakukan selain berdoa adalah mengawal agar Jokowi tidak salah arah. Mengkritik kebijakan yang memberatkan dengan porporsional. Semoga amanah.
Hal itu menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Pendukung Jokowi serta merta mendukung kebijakan itu, dengan berbagai alasan. Seperti PDIP yang menggunakan alasan klasik bahwa subsidi tidak tepat sasaran dan sebagainya. Padahal, ketika SBY berkuasa sebagai presiden, dan hendak menaikkan harga BBM, PDIP adalah partai yang paling pertama dan terakhir menolak kebijakan itu. Bahkan terakhir, PDIP mengeluarkan buku putih yang ditujukan kepada pemerintah, yang berisi anek hitung-hitungan untuk menjaga agar negara tidak defisit. Sehingga, BBM bersubsidi tetap berjalan sebagaimana adanya, namun tidak banyak merugikan pemerintah. Konon, tatkala PDIP menjadi the ruling party, buku putih itu mendadak hilang.
Ketika masa pilpres, salah seorang pejabat senior bank dunia dengan lantang mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi presiden, harga kurs rupiah akan naik dan sampai pada angka Rp. 10.000 per USD. Hal ini, bertentangan dengan fakta dan kenyataan saat ini. Harga rupiah terus anjolk, hingga menyentuh angka Rp. 13.250 tempo hari. Pemerintah beralasan, bahwa hal itu terjadi hampir serentak di banyak negara. Harga dollar menguat di banyak negara seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia.
Ditambah lagi, blusukannya Jokowi ke negeri Tirai Bambu untuk mencari investor guna membiayai pembangunan nasional. Padahal, dalam banyak janjinya, Jokowi berjanji untuk memprioritaskan para pengusaha lokal untuk urusan pembangunan infrastruktur. Hal itu menambah kekecewaan para pengusaha pribumi yang tadinya berharap dilibatkan dalam pembangunan nasional di era Jokowi. Apalagi kalau bicara soal mobnas, seakan hal itu sudah terlupakan di benak rakyat Indonesia. Bahkan belakangan, Jokowi bersama AM. Hendropriyono pergi ke Malaysia dan menandatangani kerjasama dengan Proton.Apakah Proton akan dijadikan sebagai proyek mobil nasioanal, wallahu a'lam.
Memang, baru ada satu tahuh terhitung sampai hari ini Jokowi berkuasa. Masih ada sekitar 4,5 tahun lagi Jokowi berkuasa. Dan reputasinya benar-benar dipertaruhkan saat ini. Apakah memang ia adalah sosok yang jujur, sederhana dan merakyat sebagaimana yang digembar-gemborkan ketika kampanye dulu. Ataukah itu hanya sebagai label jualan saja, semua orang akan tahu.
Satu hal yang pasti, Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, yang wajib kita dukung dan doakan agar amanah dalam mengemban jabatan. Sejatinya ia bukanlah Petugas Partai. Setelah menjadi Presiden RI, Jokowi bukanlah anak buah partai, sekalipun ia berasal dari partai. Tugasnya adalah menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh kader partai.
Apapun dan bagaimanpun Jokowi dulu dan berasal, semoga ia menjadi Presiden yang bisa menghantarkan rakyatnya menujur kesejahteraan sebagaimana amanah dalam UU. Satu-satunya yang bisa dilakukan selain berdoa adalah mengawal agar Jokowi tidak salah arah. Mengkritik kebijakan yang memberatkan dengan porporsional. Semoga amanah.
Leave a Reply