Politik DInasti Dan Masalah Etika

Era reformasi melahirkan banyak hal baru dalam kancah perpolitikan negeri ini. Sesuatu yang mungkin belum pernah ada di era Orde Lama ataupun Orde baru. Banyak yang bermuatan nilai positif seperti pembatasan masa jabatan. Namun, tren positif itu ternyata bisa juga diakalin. Inilah hebatnya manusia Indonesia.

Hasil perhitungan cepat pilkada Tangerang, mencatut pasangan Zaki-Hermawan sebagai yang pertama dengan perolehan suara sebesar 57,23%.
Kemudian pasangan Suwandhi-Muhlis dengan perolehan suara sebesar 17,89% suara. Disusul Aden-Suryana dengan perolehan suara 14,38% dan posisi terakhir diduduki oleh pasangan Subandri-Aufar dengan perolehan suara sebesar  10,51%.

Biasanya, hasil perhitungan cepat tidak akan bergeser banyak dengan hasil penghitungan resmi dari KPUD. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa pemenang Pilkada Tangerang ada di pihak pasangan Zaki-Hermawan. Akan tetapi, siapakan Zaki itu?

Zaki ternyata adalah putra kandung dari Ismet Abdullah yang adalah Bupati Tangerang saat ini. Tren 'pewarisan' tahta macam ini agaknya mulai berkembang di tingkat kabupaten/kota. Seperti, beberapa waktu silam terjadi pertarungan sengit antara dua istri bupati kediri dalam ajan Pilkada. Kedua istri bupati yang bernama Haryanti dan Nurlaila, menjadi rival dalam pilkada Kabupaten Kediri. Kemenangan suara pada akhirnya diraih oleh istri pertama sang bupati, yaitu Nurhayati. Dari hasil itu, maka kursi bupati tidak akan kemana-mana dan jatuh ke tangan istri. 

Tidak ada larangan dalam undang-undang tentang 'pewarisan tahta' ini. Hanya saja, ini merupakan masalah etika saja. Juga masalah kepantasan dan kecakapan yang menjadi titik berat utama syarat kepemimpinan seseorang. Apakah memang cocok dan mampu? Itu sebuah pertanyaan yang relatif. Dan jawabannya kebanyakan dicocokan dengan hasil Pilkada. Apabila banyak suara yang memilihnya, maka ia dibilang mampu. Kalau tidak, maka tidak mampu. Sederhana sekali. Namun bagi saya itulah bagian terabsurd dari demokrasi.