Selepas peristiwa G 30 S/PKI, Soekarno seakan diasingkan. Soeharto yang berpangkat Mayjend ketika itu berperan mengamankan pemerintahan dan mengambil alih pemerintahan, menuju transformasi pemerintahan. Soeharto mengaku menerima mandat lagsung dari Soekarno melalui surat perintah, yang belakangan dipertanyakan keberadaannya, yaitu Supersemar.
Langkah awal yang diambil oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan menumpasnya ke akar-akarnya. Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah kelompok yang bertanggung jawab atas pencuikan dan pembunuhan para jenderal yang dikubur di Lubang Buaya.
Dan sampai sekarang, PKI dan ideologinya dicap sebagai gerakan terlarang. Haram berada di Bumi Indonesia. Soeharto memimpin langsung gerakan itu. Semua lini pemerintahan yang berbau PKI, segera dicopot dan dijebloskan ke dalam penjara. Begitu juga dengan semua anggota, sampai bahkan ke setiap simpatisan PKI. Salah satunya adalah Pramoedya Ananta Toer yang terdaftar sebagai seniman Lekra. Badan bentukan PKI. Mereka ditangkap dan kabarnya dibunuh semuanya. Konon, Bali menjadi salah satu tempat pembantaian para anggota dan simpatisan PKI. Dan korban yang berjatuhan tidak kurang dari 500.000 orang.
Kemudian, Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden setelah dilantik pada tahun 1968. Sampai tahun 1999, Soeharto menjadi penguasa Republik ini.
Selepas dilantik sebagai presiden, mulai berlakulah Orde yang baru dan menggantikan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno. Soeharto memimpin bangsa ini dengan tangan besinya. Meski ia dikenal dengan julukan The Smilling General, namun itu berbanding terbalik dengan caranya memimpin Indonesia.
Selama pemerintahan Soeharto, mereka yang tidak sejalan akan ditangkapi. Mereka yang protes terhadap kebijakan pemerintah, tiba-tiba diculik dan dihilangkan. Ketika itu, mereka yang memprotes terhadap kebijakan pemerintah, akan dikotomis sebagai PKI dan musuh Pancasila.
Berbeda dengan Soekarno, Soeharto lebih memilih untuk berdamai dengan Barat dan membuka pintu seluas-luasnya bagi Barat. Salah satunya adalah, mengizinkan PT. Freeport untuk mengambil barang tambang yang ada di Papua.
Harus diakui pula, bahwa di era Soeharto, kondisi perekonomian Indonesia cenderung mapan. Bahkan, pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras, dan untuk ini, Indonesia menerima penghargaan dari PBB. Selain itu, di era Soeharto, pembangunan gedung-gedung marak terjadi di mana-mana. Sehingga, pernah muncul sebuah julukan Bapak Pembangunan bagi Soeharto.
Hanya saja sayangnya, di kepemimpinan Soeharto, berkembanglah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrat. Tidak adanya pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan, membuat para abdi negara itu bebas menyelewengkan tugasnya yang sebenarnya. Dan juga menjadikan kewenangan yang dimiliki sebagai barang dagangan. Artinya, mereka akan memberikan hak warga masyarakat, apabila masyarakat mau membayar sejumlah uang. Kalau tidak, maka jangan harap urusan bisa lancar.
Prinsipnya, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah. Kondisi ini masih menjadi masalah yang akut hingga sekarang. Inefisiensi birokrasi menjadi permasalahan utama bangsa ini. Selama pemerintahan Soeharto pula, kebijakan ekonomi Indonesia yang seharusnya berhaluan kepada nilai-nilai moral Pancasila, malah berhaluan Liberal-Kapitalis. Sebuah ciri khas ala Barat.
Banyak perusahaan asing yang bercokol di Indonesia. Dengan modal yang besar, mereka menguasai kegiatan ekonomi bangsa ini, dan mematikan usaha kecil yang dimiliki dijalankan oleh rakyat kecil. Dengan tidak adanya proteksi dari pemerintah inilah, banyak rakyat kecil yang tidak bercita-cita untuk hidup mandiri, menciptakan usaha dan lapangan kerja sendiri, namun memilih untuk menjadi pegawai, orang suruhan di kantor-kantor dan perusahaan asing, lantaran gaji tinggi yang mereka terima.
Pada tahun 90-an, menjadi titik pemberhentian terakhir bagi pemerintahan Soeharto. Gerakan mahasiswa pada mei 1998 berhasil menjadikan Soeharto lengser keprabon dan digantikan oleh wakilnya yaitu Habibie. Selepas lengsernya Soeharto inilah, berkahir pula pemerintahan Orde Baru dan digantikan dengan Orde reformasi.
Leave a Reply