Penetapan Andi Malarangeng sebagai tersangka oleh KPK, menambah daftar kian panjang kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Uniknya, Andi Mallarangeng ketika masih mahasiswa, adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang memiliki idealisme anti-korupsi. Lantas, apakah setelah menjadi pejabat publik dan anggota partai politik idealisme itu kemudian hilang?
Bila dicermati lebih jauh, partai politik bukanlah kendaraan politik yang murah. ada banyak biaya yang harus dikeluarkan, yang kerap diistilahkan oleh media
sebagai mahar. Siapapun yang ingin menjadikan partai politik sebagai kendaraan menuju tampuk kekuasaan (dan ini yang paling mungkin) harus membayar sekian ratus juta bahkan sampai angka milyaran rupiah.
Ini bualan omong kosong, dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa untuk maju dicalonkan dari sebuah partai politik, harus siap-siap merogoh kocek yang berada di tingkat logika umum manusia. Dan itu belum menjamin bahwa ia akan terpilih, dan bila terpilih pun belum tentu modal yang telah dikeluarkan itu akan bisa dikembalikan. Kalau tidak terpilih, harus memiliki sikap mental yang kuat dan tahan banting dalam menerima kenyataan. Bila tidak, maka bisa jadi berakhir di rumah sakit jiwa atau di tiang gantungan.
Mahar yang diberikan kepada parpol itu belumlah termasuk ke dalam biaya kampanye. Dan untuk itu, sang calon kepala daerah atau anggota legislatif harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Lagi-lagi dengan konsekuensi ia tidak akan terpilih. Dan apa yang telah ia keluarkan tidak akan bisa kembali lagi.
Dengan ongkos politik dan kekusasaan yang besar itu, bahkan di atas logika rakyat jelata, maka mau tidak mau kader yang telah terpilih itu, tentunya tidak mau rugi. Ongkos politik yang sedemikian mahalnya itu mau tidak mau harus ia kembalikan. Sebab, sebagian besar uang yang ia dapatkan itu merupakan hasil utang sana-sini.
Dan untuk mengembalikan itu, mustahil hanya mengandalkan uang gaji yang diterima secara bulanan dan hasilnya yang tidak seberapa. Maka, untuk bisa mengejar setoran, jalan satu-satunya adalah dengan jalan belakang. Jangan khawatir, biasanya kekuasaan itu sangat dekat dengan kekayaan. Sehingga, dengan adanya jabatan atau kekuasaan akan sangat mudah untuk mendapatkan harta dan setelah itu wanita.
Alhasil, korupsi ada dimana-mana. Belum lagi kewajiban kader partai yang diwajibkan setor ke kas partai secara rutin. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa partai politik saat ini masih gagal dalam membina kadernya yang anti korupsi. Apabila sistem yang dijalankan masihlah sistem yang kolot materialistis macam itu, maka janga pernah berharap akan muncul orang-orang yang benar-benar tulus melayani rakyat dengan kekuasaan yang dimilikinya.
Korupsi adalah kejahatan sistematis yang harus segera dihentikan. Orang bisa korupsi bukan hanya karena adanya kesempatan, namun juga kebutuhan yang kemudian melahirkan niat dari setiap pelakunya. Selain itu, dengan ringannya hukuman yang dijalani oleh para terpidana korupsi itu menjadi faktor kian mengguritanya korupsi di negeri ini.
Mari kita berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Dengan hilangnya korupsi, maka akan terwujudlah masyarkat yang sejahtera. Wassalam.
Leave a Reply